Meskipun masih banyak ditemukan kasus gelar palsu atau jual beli gelar, hingga saat ini pemerintah cenderung tidak tegas dalam menyelidiki kasus dan menindak perguruan tinggi swasta (PTS) terkait.
Depdiknas pernah mengusulkan untuk mendapat hak menyidik karena saat itu banyak keluhan gelar palsu. Tetapi hal ini ditolak oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sehingga akhirnya diserahkan kepada polisi dan kejaksaan.
http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=100399
yang jadi pertanyaan mengapa pemerintah tidak bertindak tegas dan mengapa DPR juga menolak usul Depdiknas?
Filed under: pendidikan |
[…] Apakah Pendidikan dan Gelar Isntan turut mengatur Negara? […]
negara ini memang membingungkan gan, hanya bisa menjadi rakyat yang baik aja terhadap negaranya.
Jika menolak dengan alasan takut ketahuan itu sudah pasti. Karena banyak anggota legislatif yang masuk karena uang, bukan kredibilitas mereka apalagi aseptabilitasnya yang terasa kurang dan belum representatif terhadap masyrakat. Hal demikian disebabkan Parpol yang meloloskan mereka butuh suply untuk menghidupkan “mesin politik”-nya agar tetap eksis.
Kenapa Diknas bersikeras mengajukan usul ini mungkin ada indikasi bakal banyak dapat proyek+uang (hasil pemerasan) dari anggota DPR yang akan diinvestigasi.
Tapi siapa yang tahu…memilih wakil rakyat harus teliti seperti membeli produk kosmetik dan makanan instant, jangan sampai membeli kucing dalam karung.
gmana caranya mau d tindak lanjuti………
law yg ingin menindak lanjuti jg banyak menggunakan gelar palsu…….!!!!!!!!!!!!!!!!!!